PENERAPAN APLIKASI MITRA ATR/BPN DALAM PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA BENGKULU

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan Aplikasi Mitra ATR/BPN sebagai sarana pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai mitra strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Aplikasi Mitra ATR/BPN dalam pelayanan publik PPAT serta menilai apakah penerapannya telah memberikan kemudahan, keterbukaan, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan Aplikasi Mitra ATR/BPN dalam pelayanan publik oleh PPAT telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah serta penerbitan dokumen secara elektronik. Dengan demikian, aplikasi tersebut merupakan instrumen resmi dan sah secara hukum yang mendukung pelayanan pertanahan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum.. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengaturan dan peningkatan kapasitas PPAT guna menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital.