STATUS KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIKERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA
Persoalan mengenai apakah kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dikategorikan sebagai kerugian negara merupakan salah satu isu hukum yang paling diperdebatkan dalam ranah hukum keuangan negara dan hukum pidana korupsi di Indonesia. Ketidakjelasan konseptual ini berdampak langsung pada penerapan hukum, khususnya dalam penuntutan perkara korupsi yang melibatkan BUMN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan BUMN dalam sistem keuangan negara, mengkaji konsep kerugian negara berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta menelaah secara kritis argumen-argumen hukum yang mendukung maupun menolak kategorisasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme rezim hukum yang saling bertentangan: rezim hukum keuangan negara yang memandang kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, dan rezim hukum korporasi yang menegaskan pemisahan kekayaan setelah penyertaan modal negara dilakukan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan penegasan mengenai persoalan ini, namun penerapannya dalam praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi. Artikel ini berargumen bahwa penentuan status kerugian BUMN sebagai kerugian negara harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan sumber modal, bentuk badan hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI TERMINAL TIPE C MENJADI RSIA TINO GALO DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW
Penataan ruang merupakan instrumen hukum publik krusial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk mewujudkan pemanfaatan wilayah yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di tingkat daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diwujudkan dalam produk hukum Peraturan Daerah yang mengikat secara preskriptif dan imperatif bagi seluruh agenda pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan alih fungsi Terminal Tipe C Sungai Hitam menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Tino Galo di Kota Bengkulu, ditinjau dari prinsip legalitas dan hukum penataan ruang. Permasalahan utama bermula dari tindakan Pemerintah Kota Bengkulu yang mengkonversi lahan berstatus kawasan transportasi menjadi fasilitas kesehatan publik tanpa terlebih dahulu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan asas hukum administrasi negara, hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan alih fungsi tersebut secara terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 40, Pasal 46, dan Pasal 48 Perda Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 yang telah secara rigid memisahkan antara zonasi kawasan transportasi dan kawasan kesehatan. Tindakan pemerintah daerah yang merombak fungsi ruang murni berlandaskan diskresi atau skema "pinjam pakai" aset tanpa amandemen Perda merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap asas legalitas (beginsel van wetmatigheid van bestuur) dan mencederai asas kepastian hukum. Konversi ini bukan sekadar persoalan teknis administratif pengelolaan aset daerah, melainkan metamorfosis fundamental yang mendisrupsi fungsionalitas tata ruang kota. Kesimpulannya, pembangunan RSIA Tino Galo di atas lahan Terminal Tipe C tanpa prosedur revisi RTRW adalah cacat prosedural dan cacat hukum. Kebijakan ini berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat melumpuhkan wibawa hukum tata ruang sebagai instrumen pengendali pembangunan, sehingga pemanfaatan ruang ke depan mutlak harus diselenggarakan dengan kepatuhan penuh terhadap supremasi hukum perencanaan tata ruang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HABITAT GAJAH SUMATERA DI TAMAN WISATA ALAM (TWA) SEBLAT
Penegakan hukum terhadap kerusakan habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Provinsi Bengkulu, serta dampak ekologis dari ekspansi perkebunan kelapa sawit ilegal di bentang alam tersebut. TWA Seblat merupakan kawasan konservasi yang berfungsi sebagai habitat penting dan Pusat Latihan Gajah (PLG), namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan ekologis berat akibat deforestasi masif. Berdasarkan data pemantauan periode Januari 2024 hingga Oktober 2025, tercatat deforestasi seluas 1.585 hektare dan 775 titik pembalakan liar dengan total area terdampak mencapai 3.410 hektare. Fragmentasi habitat akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit ilegal telah memutus jalur migrasi alami gajah, mengisolasi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tersisa sekitar 50 individu, serta meningkatkan eskalasi konflik manusia-satwa. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konteks penegakan hukum di kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya represif melalui "Operasi Seblat" oleh Kementerian Kehutanan berhasil mengamankan kembali ribuan hektare lahan dan memusnahkan tanaman sawit ilegal, namun penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum optimal menyasar aktor intelektual di balik jaringan mafia hutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek preventif, penetapan koridor migrasi gajah yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam skema konservasi partisipatif guna menjamin kelestarian fungsi ekologis TWA Seblat dan perlindungan Gajah Sumatera dari ancaman kepunahan.
IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU KEJAHATAN GENOSIDA BERDASARKAN KETENTUAN STATUTA ROMA DEMI MENJAMIN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN GLOBAL
Genosida diklasifikasikan sebagai "the crime of crimes" (kejahatan dari segala kejahatan) dalam hierarki hukum pidana internasional, karena niat spesifiknya untuk memusnahkan eksistensi suatu kelompok manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah kualifikasi yuridis tindak pidana genosida serta mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana individu melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan fundamental: Pertama, konstruksi hukum Statuta Roma (Pasal 6) mensyaratkan adanya unsur niat khusus (dolus specialis) untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Ketiadaan niat khusus ini akan mengubah kualifikasi kejahatan menjadi sekadar kejahatan terhadap kemanusiaan biasa. Kedua, implikasi dari penegakan yurisdiksi ICC telah mendobrak tembok kekebalan hukum negara (state immunity). Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) dan pertanggungjawaban komando (command responsibility), tidak ada seorang pun, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi militer, yang dapat berlindung di balik jabatan resminya untuk lolos dari jerat hukum atas kejahatan genosida. Prinsip pelengkap (complementarity) ICC memastikan bahwa mahkamah ini akan mengambil alih peradilan apabila pengadilan nasional terbukti tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) mengadili pelaku secara adil.
IMUNITAS KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Penelitian ini mengkaji ketegangan yuridis antara doktrin imunitas ratione personae Kepala Negara dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) dalam hukum pidana internasional kontemporer. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hukum imunitas Kepala Negara di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di tengah benturan kedaulatan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari imunitas absolut menuju imunitas terbatas, di mana norma jus cogens memposisikan pertanggungjawaban individu di atas hak istimewa diplomatik. Namun, implementasi Pasal 27 Statuta Roma sering kali terhambat oleh paradoks normatif Pasal 98 dan ketergantungan ICC pada kerja sama negara anggota yang dipengaruhi oleh realitas politik global. Di Indonesia, semangat peniadaan imunitas bagi pelaku kejahatan luar biasa telah diadopsi secara progresif melalui Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun secara normatif imunitas telah luruh di hadapan pengadilan internasional, efektivitas penegakannya masih memerlukan harmonisasi antara kewajiban internasional dan praktik diplomatik guna menghapus impunitas bagi pejabat tinggi negara.
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, khususnya berdasarkan Statuta Roma, serta menilai keselarasan pengaturan dan praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan standar hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari core international crimes yang memiliki unsur utama berupa serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara normatif telah selaras dengan standar internasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta faktor politik hukum yang memengaruhi proses penyelesaian kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan komitmen negara guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang efektif serta sejalan dengan prinsip no impunity dalam hukum internasiona
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN
ABTRAK Penelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPN dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJS Ketenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPN berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikan terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata, Jaminan Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL
ABSTRAK Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa konten pornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakan untuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yang berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UU ITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa konten digital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untuk mencegah dan melindungi korban secara lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital
Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI ERA E-COURT
ABSTRAK Transformasi digital telah menjadi pendorong utama modernisasi di berbagai sektor, tidak terkecuali di bidang hukum dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi digital dalam peradilan perdata di Indonesia melalui implementasi sistem E-Court (Peradilan Elektronik). Sejak diluncurkan oleh Mahkamah Agung, khususnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, E-Court telah mengubah secara fundamental lanskap administrasi dan proses persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait E-Court dan dampaknya terhadap hukum acara perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa E-Court, yang mencakup e-Filing, e-Payment, eSummons, dan e-Litigation, berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan. Implementasi ini secara signifikan memangkas waktu, biaya, dan kompleksitas birokrasi yang sebelumnya menjadi keluhan utama para pencari keadilan. Meskipun demikian, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan siber, dan kebutuhan adaptasi sumber daya manusia (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa E-Court adalah langkah progresif yang krusial untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun optimalisasinya memerlukan komitmen berkelanjutan terhadap infrastruktur, keamanan data, dan pengembangan kapasitas SDM. Kata Kunci : Transformasi Digital, E-Court, Peradilan Perdata, Efisiensi Peradilan, Akses Keadilan.
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL
Abstrak Perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai, tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadap perilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamika perubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumen rekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial. Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum, rekayasa sosial, keadilan restoratif
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Penelitian ini berupaya memahami bagaimana pendekatan restorative justice dan mekanisme restitusi diterapkan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan melihat dari sudut pandang viktimologi. Kekerasan seksual memiliki dampak yang kompleks bagi korban, tidak hanya menyebabkan kesedihan dan rasa sakit secara fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi keuangan dan hubungan sosial mereka. Sistem hukum pidana tradisional yang berfokus pada pemberian hukuman dianggap tidak cukup efektif dalam memulihkan hak-hak korban secara lengkap. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah hukum yang baru diterapkan, yang menggabungkan pendekatan restoratif dengan mekanisme restitusi yang lebih lengkap dan bersifat wajib. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang TPKS telah memperkuat posisi korban dengan mewajibkan hakim menentukan restitusi, serta menerapkan mekanisme penahanan jaminan dan kompensasi negara sebagai bentuk perlindungan tambahan jika pelaku tidak mampu membayar. Namun, dalam penerapannya di lapangan masih ada tantangan, seperti ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku, keterbatasan kemampuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kemungkinan adanya tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Pendekatan viktimologi menekankan bahwa memberikan restitusi bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga mengakui hak dan nilai manusia korban sebagai orang yang memiliki hak hukum secara utuh
Restorative Justice, Restitusi, Kekerasan Seksual, Viktimologi, Perlindungan Korban
PERSPEKTIF UUPA TERHADAP PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM PP NO. 12 TAHUN 2023
Pengaturan hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban, termasuk dalam menetapkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia. HGB diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan batas waktu maksimal hingga 50 tahun. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 memperpanjang jangka waktu tersebut hingga 160 tahun, sehingga menimbulkan konflik norma antara kedua regulasi tersebut. Konflik ini menyoroti pentingnya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undang- undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kesesuaian PP No. 12 Tahun 2023 dalam perspektif UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari konflik norma antara kedua regulasi tersebut mengacu pada asas lex superior derogat legi inferiori, yang menegaskan bahwa peraturan dengan hierarki lebih tinggi harus diutamakan. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2023 seharusnya disesuaikan agar selaras dengan UUPA demi menjaga kesatuan dan kepastian hukum
Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu HGB, Lex superiori derogat legi priori.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG TENTANG PEMBATALAN HIBAH
Surat Pernyataan hibah ditulis dibawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah kepada penerima hibah. Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, khususnya dalam konteks hibah Tanah. Hubungan hukum antara pihak yang memberikan hibah dan pihak yang menerima hibah didasarkan pada perjanjian, di mana pemberi hibah bertindak sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat sepihak. Ini berarti bahwa pemberian hibah dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima tanpa menuntut adanya balasan atau imbalan apapun dari pihak penerima hibah.Penelitian ini membahas analisis putusan dari surat pernyataan hibah kepada penerima hibah dan implikasinya terhadap pihak urutan ketiga serta ahli waris yang diatur dalam undang undang. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1666-1693, yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian yang tidak dapat ditarik Kembali seperti semula. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris—dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.Penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari studi putusan dan dokumen. Ketentuan pemberian hibah telah diatur bahwa hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dengan akta autentik. Dalam kasus putusan perkara Nomor 1050/Pdt.G/2018/Pengadilan Agama Selong,surat hibah dibuat secara sepihak dan tanpa akta notaris bertentangan dengan Pasal 1682 KUH Perdata..
Surat pernyataan hibah,Akta otentik,Tanah.
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA PADA SEBIDANG TANAH
Di sektor pertanahan, tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional mencakup memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikan mereka atas hak- hak yang kuat seperti sertifikat. Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki wewenang untuk menangani masalah ini, harus mengatasi masalah yang muncul dalam kepemilikan sertifikat tanah ini, seperti adanya beberapa sertifikat pada satu bidang tanah. Bagaimana tugas atau tanggung jawab BPN Medan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat ganda ini merupakan rumusan masalah yang dipaparkan dalam jurnal magang ini. Tujuan jurnal magang ini di buat yaitu untuk menegtahui bagaimana cara BPN kota Medan dalam menangani kasus mengenai sertifikat ganda. Sebagian sumber data yang diperoleh melalui wawancara oleh salah satu karyawan yang bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Medan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rapat koordinasi, gelar perkara, dan proses mediasi - di mana BPN Medan bertindak sebagai mediator - merupakan cara-cara yang digunakan BPN Medan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda. Fungsi BPN sebagai mediator adalah untuk menengahi konflik di antara para pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan
Tanggung jawab, Sertifikat ganda, Penerbitan
KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN NORMA SOSIAL DI INDONESIA
Penelitian ini membahas fenomena kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang menimbulkan kontroversi di tengah perubahan norma sosial masyarakat Indonesia. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yang mengalami pergeseran makna, dari yang semula dianggap tabu menjadi realitas yang semakin sering dijumpai, terutama di wilayah perkotaan. Namun, KUHP 2023 justru mengkriminalisasi praktik tersebut dengan dasar penegakan moral publik dan perlindungan nilai-nilai keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan analisis sosiologis terhadap dinamika norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitasi menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan personal. Selain itu, penerapannya dapat menimbulkan disparitas hukum antarwilayah dan membuka peluang stigmatisasi sosial terhadap individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali kriminalisasi kohabitasi melalui pendekatan hukum yang lebih humanistik dan proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pluralisme budaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana nasional.
KUHP 2023, Kohabitasi, Hukum pidana, Norma sosial.
IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN KETENAGAKERJAAN
Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktor teknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyek pembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara lain tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkat penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan dan pendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan dan monitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebih baik di sektor pembangunan.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan, kelalaian
PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA
Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme adalah isu penting dalam hukum pidana, terkait dengan kemampuan individu untuk memahami tindakan dan konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan psikologis mereka. Autisme, sebagai gangguan perkembangan saraf, mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme di Indonesia, dengan menganalisis peraturan hukum, prinsip dasar hukum pidana, dan praktik peradilan. Pasal 38 dan Pada KUHP baru memberikan pengecualian bagi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, namun penerapannya pada penyandang autisme seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapasitas pemahaman mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian medis dan psikologis yang tepat untuk memastikan keputusan pengadilan mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam prosedur hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mendukung, maka sistem peradilan pidana perlu mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, serta melindungi hak penyandang autisme dan individu lainnya
Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Autisme, Hukum Pidana
ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR 28 K/Pdt/2016) TENTANG PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA
Putusan MA Nomor 28 K/Pdt/2016 merupakan hasil akhir atas perjuangan penggugat dalam melakukan upaya hukum, diawali adanya sebuah gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum atas pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat. Mahkamah Agung yang melakukan pemeriksaan serta mengadili suatu perkara gugatan hingga mengabulkan dari gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi yang dahulu sebagai Penggugat/Terbanding untuk sebagian. Pada pertimbangan Mahkamah Agung yang memutus serta menyelesaikan pada perkara ini, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian. Pada pokok pembahasan, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yakni metode yuridis normative yakni melakukan konsep melalui pendekatan perundang-undangan, lalu dokumen, serta bahan hukum atau kasus. Pada data dicantumkan pada pembahasan adalah data konkrit serta mempunyai sumber referensi jelas yakni menganalisis ratio decidendi untuk dipergunakan pada gugatan perbuatan melanggar hukum atas pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak. Peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pertimbangan mahkamah agung, jika dipertimbangkan melalui prespektif asas kemanfaatan serta asas kepastian pada perkara Nomor 28 K/Pdt/2016, telah sesuai yang termuat definisi serta prinsip pada asas kemanfaatan serta asas kepastian. Selain itu, pada pertimbangan mahkamah agung apabila dilihat melalui presepektif keadilan pada perkara Nomor 28 K/Pdt/2016, sudah tepat dengan cara memperhatikan keadilan pada pihak yang telah dirugikan atas pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh para termohon kasasi yang dulunya Tergugat/Pembanding.
pemutusan secara sepihak, analisis ratio decidendi, perjanjian
UPAYA HUKUM PERUSAHAAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR UPAH SESUAI UMK
Upah pekerja merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan dalam hubungan kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum kabupaten / kota (UMK) yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Dalam undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar upah sesuai peraturan pemerintah. Namun, tidak jarang perusahaan kesulitan memenuhi upah minimum kabupaten/kota (UMK) karena beberapa hal, seperti kelemahan struktural, kondisi keuangan, lemahnya serikat pekerja, serta minimnya pelaporan dan pengawasan. Jika terjadi permasalahan tersebut, perusahaan wajib melaporkan penangguhan tersebut agar perusahaan dapat memberikan upah minimum kepada perusahaan karena menerima upah yang adil merupakan hak pekerja / buruh. Hak-hak buruh / buruh bertujuan untuk melindungi hak-haknya yang dilanggar oleh perusahaan. Langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh perusahaan yang mengalami kondisi tersebut antara lain negosiasi bipartit dengan serikat pekerja, upaya restrukturisasi perusahaan, atau permohonan penundaan permohonan penangguhan pembayaran upah. Perlindungan hukum diberikan kepada pekerja/buruh yang berhak atas upahnya sesuai dengan upah minimum kabupaten / kota.
Upah, Hak-Hak Pekerja, Perlindungan Hukum
REFORMA AGRARIA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI INDONESIA
Penelitian ini menyelidiki fenomena ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia yang disebabkan oleh tindakan mafia berbasis lahan. Mafia tanah adalah kelompok atau jaringan yang mengatur pengelolaan tanah secara ilegal dengan berbagai cara, antara lain dengan memalsukan dokumen kepemilikan, merampas tanah secara paksa, dan melakukan spekulasi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian literatur dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola aktivitas mafia tanah dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia tanah menyebabkan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian, konflik agraria, dan menghambat akses petani terhadap lahan pertanian. Hal ini berimplikasi serius terhadap produksi pangan nasional dan mengancam upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan. Studi ini merekomendasikan peraturan pertanahan yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan reformasi kebijakan pertanian untuk melindungi lahan pertanian dan memberi petani akses terhadap sumber daya produktif.
kedaulatan pangan, mafia tanah, lahan pertanian, konflik agraria, kebijakan pertanahan
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN:STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
<a href="https://ojs.unik-kediri-ac.site/index.php/transparansihukum/Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat karena dampaknya yang bersifat multidimensional, meliputi kerugian materiil, cedera fisik, serta trauma psikologis yang dialami korban. Tindak pidana ini kerap terjadi di ruang publik dengan menggunakan ancaman atau kekerasan langsung sebagai modus operandi pelaku dalam merampas harta benda korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek pokok: pertama, peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari perspektif viktimologi; kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima korban pasca-kejadian, mencakup ketersediaan visum et repertum, pendampingan psikologis, serta perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder¹ bersumber dari statistik kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 88 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan di wilayah hukum Polda Bengkulu. Dari perspektif viktimologi, korban pencurian dengan kekerasan umumnya tergolong dalam kategori precipitative victim, yakni korban yang secara tidak disadari turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku atau kondisi tertentu, serta vulnerability victim, yakni korban yang berada dalam kondisi rentan akibat faktor situasional maupun personal. Dari aspek perlindungan hukum, ditemukan bahwa pemeriksaan visum et repertum telah dilaksanakan sebagai bukti forensik dalam proses penyidikan, namun layanan pendampingan psikologis bagi korban serta penyediaan ruang tunggu khusus saksi dan korban di lingkungan kepolisian masih belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh dalam penanganan dan perlindungan korban pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.">Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat karena dampaknya yang bersifat multidimensional, meliputi kerugian materiil, cedera fisik, serta trauma psikologis yang dialami korban. Tindak pidana ini kerap terjadi di ruang publik dengan menggunakan ancaman atau kekerasan langsung sebagai modus operandi pelaku dalam merampas harta benda korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek pokok: pertama, peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari perspektif viktimologi; kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima korban pasca-kejadian, mencakup ketersediaan visum et repertum, pendampingan psikologis, serta perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder¹ bersumber dari statistik kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 88 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan di wilayah hukum Polda Bengkulu. Dari perspektif viktimologi, korban pencurian dengan kekerasan umumnya tergolong dalam kategori precipitative victim, yakni korban yang secara tidak disadari turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku atau kondisi tertentu, serta vulnerability victim, yakni korban yang berada dalam kondisi rentan akibat faktor situasional maupun personal. Dari aspek perlindungan hukum, ditemukan bahwa pemeriksaan visum et repertum telah dilaksanakan sebagai bukti forensik dalam proses penyidikan, namun layanan pendampingan psikologis bagi korban serta penyediaan ruang tunggu khusus saksi dan korban di lingkungan kepolisian masih belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh dalam penanganan dan perlindungan korban pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Viktimologi, Pencurian dengan Kekerasan, Perlindungan Hukum Korban, Visum et Repertum, Polda Bengkulu
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit bank serta perlindungan hukum bagi debitur dari perspektif yuridis. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, penggunaan klausul baku yang merugikan, kurangnya transparansi informasi, serta implementasi perlindungan hukum yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaksanaan eksekusi agunan yang tidak mempertimbangkan kondisi debitur bertentangan dengan asas proporsionalitas yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengawasan dari OJK terhadap praktik perjanjian kredit juga belum maksimal, sementara rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur memperparah kondisi ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari OJK, penerapan regulasi yang lebih tegas terhadap klausul baku dan kewajiban transparansi informasi, serta peningkatan edukasi literasi hukum dan keuangan bagi debitur. Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berjalan optimal dan praktik perjanjian kredit bank dapat lebih adil dan transparan.
Perjanjian Kredit Bank, Perlindungan Hukum, Klausul Baku, Debitur, Yuridis.
TINJUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROSTITUSI ONLINE
Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial manusia. Sayangnya, tidak semua dampak dari perkembangan ini positif. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah munculnya praktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online dengan fokus pada penggunaan aplikasi MiChat, serta menelaah penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Studi kasus dilakukan atas pengungkapan praktik prostitusi online oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung pada November 2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis berita, dan dokumen kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski regulasi hukum telah ada, celah dalam penerapan hukum serta metode pengumpulan bukti digital menghambat penegakan hukum yang efektif. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam menangani kejahatan siber.
Prostitusi Online, Media Sosial, MiChat, Hukum Pidana.
FENOMENA ‘STARTER WIFE’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
Fenomena starter wife dalam perceraian di Indonesia menunjukkan pola relasi perkawinan yang sarat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan kerap dijadikan “pernikahan awal” yang berakhir pada perceraian ketika pasangan laki- laki telah mapan secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini penting dikaji karena berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, baik dari segi nafkah, harta bersama, maupun kedudukan sosial pasca perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi fenomena starter wife dalam praktik perceraian di Indonesia, menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, serta meninjau bentuk keadilan yang seharusnya terjamin dalam konteks hukum keluarga.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, fenomena starter wife muncul sebagai bagian dari dinamika sosial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum positif. Kedua, instrumen hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Ketiga, konsep keadilan dalam perceraian seharusnya tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal normatiwf, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang memberi ruang bagi pemulihan martabat dan keberlanjutan hidup perempuan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam fenomena starter wife membutuhkan penguatan regulasi yang lebih progresif, konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih berpihak pada perempuan sebagai pihak yang paling rentan dalam praktik perceraian
perceraian, starter wife, hukum keluarga, hak perempuan, keadilan gende
PENERAPAN APLIKASI MITRA ATR/BPN DALAM PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA BENGKULU
Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan Aplikasi Mitra ATR/BPN sebagai sarana pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai mitra strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Aplikasi Mitra ATR/BPN dalam pelayanan publik PPAT serta menilai apakah penerapannya telah memberikan kemudahan, keterbukaan, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan Aplikasi Mitra ATR/BPN dalam pelayanan publik oleh PPAT telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah serta penerbitan dokumen secara elektronik. Dengan demikian, aplikasi tersebut merupakan instrumen resmi dan sah secara hukum yang mendukung pelayanan pertanahan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum.. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem, serta kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengaturan dan peningkatan kapasitas PPAT guna menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital.
IMPLIKASI YURIDIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KONSEP ALAT BUKTI SURAT DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya melalui penerapan persidangan elektronik (e-court) dan penggunaan alat bukti surat dalam bentuk digital. Perubahan ini menimbulkan tantangan yuridis terhadap konsep tradisional alat bukti surat sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, yang belum sepenuhnya mengakomodasi validitas, otentisitas, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat dan mekanisme persidangan elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah). Temuan menunjukkan bahwa meskipun Perma No. 1 Tahun 2019 dan UU ITE memberikan landasan hukum bagi e-court dan alat bukti elektronik, terdapat inkonsistensi normatif dan ketidakjelasan teknis dalam penilaian kekuatan pembuktian dokumen digital. Selain itu, prinsip langsung, lisan, dan terbuka dalam persidangan mengalami penyesuaian makna dalam konteks virtual. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya doktrin hukum acara perdata modern, sekaligus praktis dalam merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas hakim, dan penyempurnaan infrastruktur digital guna menjamin keadilan prosedural yang adil dan transparan.
alat bukti surat; persidangan elektronik; e-court; hukum acara perdata; teknologi informasi
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb)
Indonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dari laporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satu kasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatat ada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruh Indonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan, data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agraria meningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitan sertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitan sertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis dan administrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukan sebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli wais yang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkan berdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.
Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
PRINSIP TANGGUNG GUGAT MUTLAK DALAM HUKUM LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
Penelitian ini membahas perubahan prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pencemaran untuk menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku. Namun, dengan perubahan ini, pembuktian kesalahan kini menjadi syarat untuk menuntut ganti rugi, yang dianggap memperumit proses hukum dan bisa melemahkan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum normative dan menyimpulkan bahwa perubahan ini dapat mengurangi efektivitas penuntutan kasus pencemaran serta lebih menguntungkan perusahaan, dengan dampak terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
strict liability, hukum lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja, pembuktian kesalahan,
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 378 KUH PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN
Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penipuan di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus PT Jouska Financial Indonesia tahun 2020-2021. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis interpretasi unsur-unsur delik penipuan, yaitu "rangkaian kebohongan", "tipu muslihat", "nama palsu", dan "keadaan palsu" dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap modus penipuan modern, terutama yang dilakukan melalui platform digital dan investasi. Studi kasus PT Jouska mengungkapkan kesenjangan regulasi dalam pengawasan jasa konsultan keuangan dan perlindungan investor ritel. Penelitian menyimpulkan perlunya reformulasi ketentuan hukum tentang penipuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif. Harmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana penipuan di era digital.
Penipuan, Pasal 378 KUHP, Jouska, Investasi, Manajer Investasi.
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI
ABSTRAKSI Kegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-norma yang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santri di suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang norma tersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalam pondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisi bangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikut dipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peran pemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkan hukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukum sebagai mempertajam analisis.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum